BPUPKI : Sejarah, Tujuan, Anggota, Sidang Dan Pembubarannya Lengkap

Posted on
5 (100%) 1 vote[s]

Sejarah BPUPKI, Tujuan, Anggota, Sidang dan Pembubarannya

Sejarah Lengkap

BPUPKI – Di masa penjajahan Jepang tepatnya di bulan Juni tahun 1944, angkatan perang Amerika sanggup menaklukan seluruh garis pertahanan Jepang yang berada di Pasifik, tepatnya di Saipan, Papua Nugini, Kepulauan Soloman, dan Kepulauan Marshall. Peristiwa tersebut diikuti dengan diletakkannya jabatan seorang Perdana Mentri Jepang PM Tojo. Yang kemudian diganti dengan Jendral Kuniaki Koiso. Pengangkatan Jendral Kunaiki ini dilakukan pada tanggal 17 Juli 1944.

Di tanggal 7 September 1944 PM Koiso pun memberikan janjinya yang dilakukan di hadapan sidang Parlemen Jepang yaitu Tekoiko Ginkai. Janji yang diucapkannya saat itu adalah Hindia Timur (sebutan untuk Indonesia zaman dahulu), agar diperkenankan untuk merdeka. Tujuan dari ucapan Koiso tersebut adalah, agar rakyat Indonesia tidak melakukan perlawanan lagi pada Jepang sehingga mau membantu Jepang untuk menyerang sekutu.

Untuk meyakinkan bangsa Indonesia kala itu, rakyat Indonesia pun diperbolehkan mengibarkan bendera merah putih yang berdampingan dengan bendera Jepang yaitu Hinomaru. Bahkan di tanggal 1 Maret 1945, pemerintah pendudukan Jepang yang berada di Jawa yaitu Balatentara XIV, Jendral Kumakici Harada menyampaikan suatu pengumuman. Yang isinya yaitu akan dibentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbi Cosakai, yang kemudian disingkat menjadi BPUPKI.

Tujuan Dibuatnya BPUPKI

Sama dengan sejarah dari organisasi lainnya seperti PKI, PBB, dan Koperasi tentu BPUPKI pun memiliki tujuan dalam pembentukannya. Berikut tujuan dari pembentukan BPUPKI :

  1. BPUPKI ini dibentuk dengan tujuan agar dapat menarik simpati dari rakyat Indonesia, agar rakyat Indonesia mau membantu Pemerintah Jepang dalam melawan sekutu.
  2. BPUPKI juga dibentuk untuk mempelajari dan menyelidiki segala hal penting, yang berhubungan dengan pembentukan negara Indonesia yang merdeka dan tata pemerintahannya.
Baca Juga :   Masyarakat Pada Masa Hindu-Buddha di Indonesia : Pemerintahan, Perkembangan dan Kebudayaan Lengkap

Struktur Organisasi BPUPKI

Kemudian berlanjut dengan pengangkatan para anggota BPUPKI, yang diumumkan pada tanggal 1 April 1945. Tetapi upacara peresmiannya dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 1945. Yang bertempat di Gedung Cuong Sang In, di jalan Pejambon Jakarta. Yang sekarang menjadi Gedung Departemen Luar Negeri. Berikut ini struktur dari organisasi BPUPKI :

  • Ketua                    : Dr. Rajiman Wedyodiningrat
  • Ketua muda       : Itibangase Yosio (yang berkebangsaan Jepang)
  • Sekretaris            : R.P Suroso

Anggota yang berasal dari Indonesia :

  1. Abdul Kaffar
  2. Abdul Kahar Muzakir
  3. Agus Muhsin Dasaad
  4. AR Baswedan
  5. Bandoro Pangeran Hairo Purobujo
  6. Bendoro Kanjeng Pangeran Ario Suryohamijoyo
  7. Bendoro Pangeran Hairo Bintoro
  8. Dr. Raden Buntaran Martoatmojo
  9. Dr. Raden Suleiman Effendi Kusumaatmaja
  10. Dr. Samsi Sastrawidagda
  11. Dr. Sukiman Wiryosanjoyo
  12. Drs. Kanjeng Raden Mas Hario Sosrodiningrat
  13. Drs. Muhammad Hatta
  14. K. H. A. Ahmad Sanusi
  15. Haji Abdul Wahid Hasyim
  16. Haji Agus Salim
  17. Ir. Pangeran Muhammad Nur
  18. Ir. Raden Ashar Sutejo Munandar
  19. Ir. Raden Mas Panji Surahman Cokroadisuryo
  20. Ir. Raden Ruseno Suryohadikusumo
  21. Ir. Soekarno
  22. K.H. Abdul Halim Majalengka
  23. Kanjeng Raden Mas Tumenggung Ario Wuryaningrat
  24. Ki Bagus Hadikusumo
  25. Ki Hajar Dewantara
  26. Kiai Haji Abdul Fatah Hasan
  27. Kiai Haji Mas Mansoer
  28. Kiai Haji Masjkur
  29. Liem Koen Hian
  30. Mas Aris
  31. Mas Sutarjo Kartohadikusumo
  32. Mr. A. A. Maramis
  33. Mr. Kanjeng Raden Mas Tumenggung Wongsonagoro
  34. Mr. Mas Besar Martokusumo
  35. Mr. Mas Susanto Tirtoprojo
  36. Mr. Muhammad Yamin
  37. Mr. Raden Ahmad Subarjo
  38. Mr. Raden Hindromartono
  39. Mr. Raden Mas Sartono
  40. Mr. Raden Panji Singgih
  41. Mr. Raden Syamsudin
  42. Mr. Raden Suwandi
  43. Mr. Raden Sastromulyono
  44. Mr. Yohanes Latuharhary
  45. Ny. Mr. Raden Ayu Maria Ulfah Santoso
  46. Ny. Raden Nganten Siti Sukaptinah Sunaryo Mangunpuspito
  47. Oey Tiang Tjoei
  48. Oey Tjong Hauw
  49. P.F. Dahler
  50. Parada Harahap
  51. Prof Dr.Mr.Raden Supomo
  52. Prof. Dr. Pangeran Ario Husein Jayadiningrat
  53. Prof. Dr Raden Jenal Asikin Wijaya Kusuma
  54. Raden Abdul Kadir
  55. Raden Abdulrahim Pratalykrama
  56. Raden Abikusno Cokrosuyoso
  57. Raden Adipati Ario Purbonegoro Sumitro Kolopaking
  58. Raden Adipati Wiranatakoesoema V.
  59. Raden Asikin Natanegara
  60. Raden Mas Margono Joyohadikusumo
  61. Raden Mas Tumenggung Ario Suryo
  62. Raden Oto Iskandardinata
  63. Raden Rusian Wongsokusumo
  64. Raden Sudirman
  65. Raden Sukarjo Wiryopranoto
  66. Tan Eng Hoa
Baca Juga :   Kerajaan Hindu, Budha dan Islam di Indonesia : Nama Raja dan Peninggalannya

Anggota yang berasal dari Jepang :

  1. Matuura Mitukiyo
  2. Miyano Syoozoo
  3. Tanaka Minoru
  4. Tokonami Tokuzi
  5. Itagaki Masumitu
  6. Masuda Toyohiko
  7. Ide Teitiroo

Sidang BPUPKI                                             

Sidang Pertama BPUPKI yang terjadi di tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945

Agenda pada sidang pertama BPUPKI merupakan sidang yang merumuskan dasar dari falsafah negara Indonesia yang akan dibentuk. Beragam pandangan diungkapkan oleh beberapa anggota yang ada, misalnya Muh.Yamin, Prof.Supomo, dan Ir.Soekarno. menurut Muh.Yamin dasar dari negara Indonesia adalah :

  1. Peri kebangsaan
  2. Peri kemanusiaan
  3. Peri ketuhanan
  4. Peri kerakyatan
  5. Kesejahteraan rakyat

Sementara dari Prof Supomo, dasar negara Indonesia merdeka adalah :

  1. Persatuan
  2. Kekeluargaan
  3. Keseimbangan lahir dan batin
  4. Musyawarah
  5. Keadilan sosial

Dan menurut Ir.Soekarno pendapat mengenai dasar negara Indonesia, yang disampaikan di tanggal 1 Juni 1945 adalah :

  1. Kebangsaan Indonesia
  2. Internasionalisme atau Peri kemanusiaan
  3. Mufakat dan demokrasi
  4. Kesejahteraan sosial
  5. Ketuhanan Yang Maha Esa

Sidang pertama yang dilakukan dari BPUPKI ini belum menghasilkan rumusan mengenai dasar-dasar negara. Tetapi hanya pandangan umumnya saja mengenai dasar dari negara Indonesia merdeka. Untuk menampung beberapa saran, usul, dan berbagai konsep yang diberikan, BPUPKI ini kemudian membentuk kembali panitia yang lebih kecil. Yang diketuai oleh Ir.Soekarno, dengan anggotanya yaitu Moch Hatta, Abdul Kadir Muzakir, Muh.Yamin, Ahmad Soebarjo, A.A Maramis, Wahid Hasyim, dan Abikusno Tjokrosujoso.

Panitia kecil ini kemudian menghasilkan suatu rancangan kesepakatan bersama, mengenai dasar negara Indonesia yang disebut dengan piagam jakarta atau jakarta charter. Piagam Jakarta tersebut berisi :

  1. Ketuhanan dengan kewajiban untuk menjalankan syariat islam bagi setiap pemeluknya.
  2. Dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
  3. Persatuan Indonesia.
  4. (Dan) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
  5. (Serta dengan mewujudkan seseuatu) Yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Baca Juga :   Kisah Perjalanan Hidup Nabi Muhammad dari Lahir Hingga Wafat "Lengkap"

Rancangan tersebut diterima dan dijadikan sebagai inti dari pembukaan UUD.

Sidang Kedua BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 10-17 Juli 1945

Pada sidang kedua, BPUPKI ini membicarakan tentang rancangan Undang-Undang Dasar (UUD). BPUPKI kembali membentuk Panitia Perancang UUD yang juga diketuai oleh Ir.Soekarno.

Di dalam Panitia tersebut didirikan kembali panitia yang terdiri dari 7 orang, yang diketuai oleh Prof.Supomo. dengan anggotanya yang terdiri dari   Mr. Wongsonegoro, Mr. Achmad Soebardjo, Mr. A. A. Maramis, Mr. R. P. Singgih, H. Agus Salim, dan Dr. Soekiman. Tugas dari panitia ini adalah merumuskan rancangan UUD. Bahasan dari hasil rumusan tersebut disempurnakan kembali oleh, Panitia Penghalus Bahasa yang terdiri dari  Husein Djajadiningrat, H. Agus Salim, dan Prof. Soepomo.

Ada 3 konsep yang didapatkan dari hasil pembahasan panitia perancan UUD tersebut, yang disampaikan di sidang BPUPKI pada tanggal 14 Juli 1945. Yaitu mengenai pernyataan kemerdekaan Indonesia, pembukaan UUD, dan batang tubuh dari UUD. Tiga konsep tersebut akhirnya diterima di sidang BPUPKI. Hasil dari sidang BPUPKI yang kedua adalah sebagai berikut :

  1. Kesepakatan mengenai suatu wilayah negara, yaitu bekas wilayah dari Hindia Belanda. Yang ditambah dengan Malaya, Borneo Utara (yang saat ini menjadi wilayah Sabah dan Serawak di Negara Malaysia, dan wilayah Negara Brunei Darusalam. Kemudian wilayah Papua, Timor-Portugis (yang saat ini menjadi wilayah Negara Timor Leste), dan pulau yang ada di sekitarnya.
  2. Kesepakatan mengenai bentuk negara yaitu kesatuan atau unitaris.
  3. Kesepakatan mengenai bentuk pemerintahan Indonesia berupa Republik.
  4. Kesepakatan mengenai bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia.
  5. Kesepakatan mengenai pembukaan UUD dan batang tubuh UUD.

Pembubaran BPUPKI

BPUPKI akhirnya dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. BPUPKI ini dibubarkan karena dianggap telah menyelesaikan semua tugasnya. BPUPKI diganti menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbi Inkai. Yang disingkat menjadi PPKI. Dan diketuai oleh Ir.Soekarno.

Demikian uraian mengenai BPUPKI yang meliputi sejarah, tujuan, nama anggota, sidang dan pembubarannya. Semoga artikel ini dapat menambah wawasan tentang sejarah Indonesia.

Baca Juga :