Sejarah dan Hasil Sidang Pembentukan BPUPKI dan PPKI Lengkap

Posted on
5 (100%) 1 vote[s]

Pembentukan BPUPKI dan PPKI

Janji Perdana Menteri Kuniaki Koiso

Pada tahun 1 44, kedudukan Jepang makin teijepit oleh Sekutu dalam Perang Dunia IL Beberapa wilayah yang dulu pernah dikuasai oleh Jepang telah jatuh ke tangan Sekutu. Kondisi tersebut diperparah dengan mundurnya moral masyarakat Jepang, produksi peralatan perang merosot, dan permasalahan dalam bidang logistik. Kondisi tersebut sangat memukul Jepang. Oleh karena itu, perlu diupayakan berbagi cara agar memulihkan kondisi tersebut. Satu-satunya harapan bagi Jepang adalah Indonesia.

pembentukan bpupki dan ppki

Untuk menarik hati bangsa Indonesia, maka pada tanggal 7 September 1944 dalam sidang parlemen Jepang, Perdana Menteri Kuniaki Koiso mengumumkan bahwa daerah Hindia Timur (Indonesia) diperkenankan merdeka “kelak di kemudian hari”. Pengumuman tersebut disambut gembira oleh bangsa Indonesia.

Pembentukan BPUPKI

Setelah Jepang memberikan janji kemerdekaan di kemudian hari kepada bangsa Indonesia, para pemimpin pergerakan kemerdekaan Indonesia segera menuntut janji tersebut untuk diwujudkan. Akibat desakan para pemimpin pergerakan kemerdekaan Indonesia dan kedudukan Jepang yang makin terdesak, maka Letnan Jenderal Kumakici Harada (pimpinan tentara Jepang di Jawa) pada tanggal 1 Maret 1945 mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kcmerdekaan Indonesia (Dokuritsu Junbi Cosakai), dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat ditunjuk sebagai ketua BPUPKI dan R.P. Suroso sebagai wakil ketua.

Setelah susunan pengurus BPUPKJ terbentuk, pada tanggal 28 Mei 1945 diresmikan oleh pemenintah bala tentara Jepang, sekaligus dilangsungkan upacara persiapan BPUPKI di gedung Cuo Sangi In, Jalan Pejambon Jakarta (sekarang gedung departemen luar negeri).

Baca Juga :   Pengertian Globe dan Manfaatnya Secara Umum Lengkap

Pada waktu itu dilakukan upacara pengibaran bendera Hinomaru oleh M.r. A.R.Pringgodigdo yang kemudian disusul dengan pengibaran bendera Sang Saka Merah Putih oleh Toyohiko Masuda. Peristiwa tersebut membangkitkan semangat para anggota BPUPKI dalam usahanya mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Selain membangkitkan semangat anggota BPUPKI,juga menggugah semangat bangsa Indonesia untuk berjuang memperoleh kemerdekaan.

Dalam perjalanannya BPUPKJ menyelenggarakan dua kali sidang.

Sidang pertama BPUPKI (29 Mei 1 945—1 Juni 1945)

Dalam sidang pertama membahas tentang dasar negara. Ketua BPUPKI dr. Radjiman Wedyodiningrat dalam pembukaannya meminta pandangan dan anggota mengenai dasar negara Indonesia.
Sidang ini menekankan bahwa sesuatu yang akan dijadikan dasar negara hendaknya dicari dan digali dan nilai-nilai yang sudah berakar kuat dan hati dan pikiran rakyat. Selain itu agar dapat diterima secara bulat dan didukung oleh seluruh lapisan masyarakat. Beberapa tokoh yang mengajukan konsep tentang dasar negara adalah Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Jr Soekarno.

Dalam pidatonya, Jr. Soekarno juga memberi usul mengenai nama dasar negara Indonesia merdeka, yaitu Pancasila, Trisila, dan Ekasila. Dalam rapat tanggal 1 Juni 1945, nama yang dipilih untuk dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Oleh karena itu, tanggal 1 Juni 1945 diperingati sebagai ban lahirnya Pancasila. Dengan berakhirnya rapat pada tanggal 1 Juni 1945, maka selesailah pelaksanaan persidangan pertama BPUPKI.

Dalam pertemuan ini pula dibentuk lagi Panitia Kecil yang beranggotakan sembilan orang sehingga disebut Panitia Sembilan. Ketua Panitia Sembilan adalah Ir. Soekarno, dengan anggotanya Drs. Mohammad Hatta, Mr. Muhammad Yamin, Mr. Ahmad Soebardjo, Mr. A.A. Maramis, Abdulkadir Muzakir, Wachid Hasim. H. Agus Salim, danAbikusno Tjokrosujoso. Tugas Panitia Sembilan adalah menyusun rencana Pembukaan Undang-Undang Dasar.

Baca Juga :   Pengertian Kreativitas Menurut Para Ahli Secara Lengkap

Dalam persidangan yang dilakukan oleh Panitia Sembilan menghasilkan rumusan yang menggambarkan maksud dan tujuan pembentukan negara Indonesia merdeka. Rumusan dasar negara yang dihasilkan oleh Panitia Sembilan adalah sebagai berikut:

  • Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
  • (Menurut) dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
  • Persatuan Indonesia.
  • (Dan) kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
  • (Serta mewujudkan sesuatu) keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan berhasilnya merumuskan calon dasar negara tersebut maka tugas Panitia Sembilan selesai pada tanggal 22 Juni 1945. Rumusan dasar negara yang dihasilkan oleh Panitia Sembilan oleb Mr. Muhammad Yamin disebut “Piagam Jakarta” atau “Jakarta Charter”. Rancangan itu diterima secara bulat dan sepakat untuk dimatangkan dalam sidang kedua BPUPKI mulai tanggal 10 Juli 1945.

Persidangan kedua BPUPKI (10 Juli 1 945—1 6 Juli 1945)

Sidang BPUPKI yang kedua memiliki agenda khusus yaitu mempersiapkan rancangan undang-undang dasar, termasuk jugapembukaannya. Sebelum BPUPKI mulai sidang yang kedua, bangsa Indonesia telah memiliki rancangan undang-undang dasar yang telah disusun oleh panita 9 yang dikenal dengan istilah “Piagam Jakarta” atau “Jakarta Charter”. Dalam sidang ini dibentuk Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, yang pada akhirnya bersepakat bahwa preambule atau pembukaan diambil dan Piagam Jakarta.

Dalam persidangan BPUPKI yang kedua (10 Juli 1945 — 16 Juli 1945) yang membahas undang-undang dasar menetapkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah republik dan wilayah negara Indonesia yakni seluruh wilayah Kepulauan Indonesia yang semula wilayah kekuasaan Hindia Belanda.

Sebelum sidang BPUPKI berakhir, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar melaporkan hasil dan sidang yaitu:

  • Pernyataan Indonesia Merdeka.
  • Pembukaan Undang-Undang Dasar.
  • Undang-Undang Dasar itu sendiri dan batang tubuh.
Baca Juga :   Air Tanah : Pengertian, Macam, Jenis dan Manfaatnya Lengkap

Dengan keberhasilan dan Panitia Perancang Undang-Undang menyusun rancangan undang-undang dasar, maka tugas BPUPKI dinyatakan telah selesai dan dibubarkan.

Baca Juga :