Politik Etis : Tujuan, Latar Belakang, Isi, Dan Penyimpangannya Lengkap

Posted on
5 (100%) 1 vote[s]

Politik Etis : Tujuan, Latar Belakang, Isi, Dan Penyimpangannya Lengkap

Politik Etis – Politik etis adalah jenis politik yang memperjuangkan pengadaan desentralisasi kesejahteraan rakyat, khususnya di daerah jajahan. Definisi lainnya dari politik etis adalah sebuah pemikiran yang menjelaskan tentang Pemerintah Kolonial, yang memegang tanggung jawab moral demi kesejahteraan Bumiputera. Pemikiran itu adalah kritik terhadap politik tanam paksa.

Di awal kemunculannya politik etis yaitu di tahun 1890, disebabkan oleh desakan dari golongan liberal pada parlemen Belanda. Saat itu orang-orang yang berhaluan progresif memberi ulasan agar pemerintah Belanda memberi perhatian pada masyarakat Indonesia. Yang telah bekerja keras mengisi keuangan negara Belanda, melalui program tanam paksa.

Desakan itu juga timbul karena adanya pemikiran bahwa negeri Belanda telah berhutang banyak, pada kekayaan bangsa Indonesia yang saat itu dinikmati oleh pemerintah Belanda. Dengan adanya desakan supaya menjalankan politik etis ini, mendapatkan dukungan dari pemerintah Belanda. Pada pidato negara di tahun 1901, Ratu Belanda Wihelmina berkata bahwa Belanda memiliki kewajiban dalam mengusahakan kemakmuran para penduduk Hindia Belanda. Yang dikenal dengan politik etis atau politik balas budi.

Politik etis pun berjalan sejak tahun 1901 yang isinya adalah tiga perlakuan yaitu edukasi (pendidikan), irigasi (Pengairan), dan transmigrasi (perpindahan penduduk). Yang saat itu mencetuskan politik etis adalah  C.Th van Deventer, yang merupakan seorang politikus.

Van Deventer juga berjuang demi nasib bangsa Indonesia, dengan menuliskan sebuah karangan di majalah De Gids yang judulnya Eeu Eereschuld (Hutang Budi). Van Deventer menjelaskan bahwa Belanda berhutang budi kepada Indonesia. Hutang budi itu harus dikembalikan dengan cara memperbaiki nasib rakyat Indonesia. Serta mencerdaskan dan memakmurkan bangsa Indonesia.

Tujuan Politik Etis

Adalah untuk memajukan tiga bidang yaitu edukasi dengan mengadakan pendidikan, irigasi dalam membuat sarana dan juga jaringan dalam perairan, dan transmigrasi dengan mengorganisasikan kepindahan penduduk.

Baca Juga :   Kerajaan Hindu, Budha dan Islam di Indonesia : Nama Raja dan Peninggalannya

Politik etis yang dijalankan oleh Belanda ini yaitu mengadakan irigasi pada perairan, transmigrasi, dan pendidikan yang jika dilihat sepintas terlihat mulia. Tetapi dibalik tujuan program tersebut, hal itu dimaksudkan untuk kepentingan pemerintah Belanda sendiri.

Latar Belakang Politik Etis

Yang menjadi latar belakang dari politik etis diantaranya yaitu :

  • Sistem tanam paksa yang membuat rakyat Indonesia menderita.
  • Sistem ekonomi liberal yang tidak bisa mensejahterakan rakyat Indonesia.
  • Belanda yang memberi penekanan dan penindasan pada rakyat Indonesia.
  • Rakyat yang kehilangan tanahnya.
  • Adanya kritik dari kaum intelektual pemerintah Belanda sendiri.

Isi Politik Etis

Van Deventer menyatakan bahwa ada tiga cara yang dapat dilakukan untuk merubah nasib rakyat Indonesia. Yang dinamakan Trilogi Van Deventer. Isi trilogi itu yaitu :

Edukasi atau Pendidikan

Pendidikan dilakukan di kelas satu pada anak-anak pegawai negeri, dan orang yang memiliki kedudukan atau harta. Di tahun 1903 ada 14 sekolah kelas satu di Ibukota Karesidenan, dan terdapat 29 di Ibukota Afdeling dengan mata pelajaran yang diajarkan seperti misalnya membaca, menulis, berhitung, ilmu bumi, ilmu alam, sejarah dan menggambar.

Kelas dua diberikan khusus pada anak-anak pribumi golongan ke bawah. Pada tahun 1903 di Jawa dan Madura terdapat 245 sekolah kelas dua negeri, dan 326 sekolah Fartikelir antara lain 63 dari Zending.

Pada tahun 1892 jumlah muridnya yaitu 50.000, sedangkan di tahun 1902 ada 1632 anak pribumi yang bersekolah di sekolah Eropa. Untuk menjadi seorang pamong praja, pada tiga sekolah di Osvia. Yang masing-masing berada di Bandung, Magelang dan Probolinggo. Nama-nama sekolah untuk anak Eropa diantaranya yaitu :

  • HIS (Hollandsch Indlandsche School) setara dengan SD
  • MULO (Meer Uitgebreid Lagare Onderwijs) setara dengan SMP
  • AMS (Algemeene Middlebare School) setara dengan SMU
  • Kweek School (Sekolah Guru) untuk kaum Bumiputera
  • Technical Hoges School (Sekolah Tinggi Teknik) di Bandung. Di tahun 2901 didirikan sekolah pertanian di Bogor (saat ini IPB)

Irigasi atau Pengairan

Sarana penting di dalam pertanian adalah adanya pengairan, yang oleh seluruh pihak pemerintah telah dibangun sejak tahun 1885. Dengan luas 96.000 bau untuk irigasi di Berantas dan Demak. Tahun 1902 luasnya bertambah menjadi 173.000 bau. Dengan irigasi tanah pertanian, maka tanahnya akan menjadi subur dan produksinya bertambah.

Baca Juga :   PPKI : Pengertian, Sejarah, Tugas, Anggota dan Sidangnya Lengkap

Transmigrasi atau Perpindahan Penduduk

Dengan adanya transmigrasi di beberapa tanah di luar Jawa yang belum diolah menjadi lahan perkebunan. Maka dapat dijadikan untuk penambah penghasilan. Untuk melakukan pengurangan kepadatan yang terjadi di Pulau Jawa.

Di tahun 1865 jumlah penduduk Jawa dan Madura berjumlah 14 juta jiwa. Dan di tahun 1900 jumlahnya sudah bertambah dua kali lipat. Di awal abad ke 19 terjadinya migrasi penduduk dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, berhubungan dengan adanya perluasan perkebunan tebu dan juga tembakau.

Migrasi penduduk yang terjadi dari Jawa ke Sumatera karena adanya permintaan besar, pada tenaga kerja perkebunan di Sumatera Utara. Khususnya untuk kota Deli, sedangkan Lampung mempunyai tujuan untuk menetap saja.

Penyimpangan Politik Etis

Awalnya kebijakan politik etis yang dicanangkan oleh Van Deventer itu baik. Namun dalam pelaksanaannya ternyata timbul penyimpangan, yang dijalankan oleh para pegawai Belanda. Penyimpangan yang terjadi pada jalannya politik etis tersebut antara lain :

1. Penyimpangan pada Bidang Edukasi

Beberapa pembangunan sekolah diajukan oleh Belanda. Tetapi tujuan pendidikan itu adalah untuk mendapatkan tenaga administrasi yang murah dan cakap. Pendidikan dibuka untuk semua rakyat khusus untuk anak pegawai negeri saja, dan orang-orang yang mampu.

Terjadinya diskriminasi pendidikan yaitu di pengajaran sekolah kelas I. yaitu untuk anak pegawai negeri dan orang-orang yang mampu, sedangkan di kelas II adalah untuk anak pribumi dan umum.

2. Penyimpangan pada Bidang Irigasi

Pelaksanaan pengairan tujuannya hanya untuk tanah yang subur di perkebunan swasta Belanda. Sedangkan untuk milik rakyat sendiri tidak dialiri dengan irigasi. Dalam bidang irigasi memang diadakan pengairan dan pembangunan. Tetapi tidak ditujukan untuk pengairan sawah dan ladang milik rakyat. Namun hanya untuk mengairi perkebunan milik swasta asing dan pemerintah kolonial saja.

3. Penyimpangan pada Bidang Migrasi

Baca Juga :   Sejarah dan Proses Masuknya Islam Ke Tanah Melayu

Tujuan bermigrasi ke luar Pulau Jawa adalah untuk mengembangkan daerah perkebunan Belanda saja. Karena adanya permintaan yang besar untuk tenaga kerja di daerah perkebunan, misalnya perkebunan di kawasan Sumatera Utara. Khususnya di kota Deli, Suriname dan lain sebagainya. Mereka pun dijadikan seorang kuli kontrak.

Tujuan bermigrasi ke Lampung adalah untuk menetap. Karena migrasi tersebut memang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja, hingga sering kali banyak yang melarikan diri. Dalam mencegah agar para kuli tidak melarikan diri, pemerintah Belanda pun mengeluarkan Poenali Sanctie. Yaitu sebuah peraturan yang menetapkan bahwa para pekerja yang melarikan diri akan dicari, kemudian ditangkap oleh politis. Lalu dikembalikan lagi pada mandor atau pengawas.

Dampak Politik Etis Bagi Indonesia

  • Adanya pembangunan infrastruktur seperti misalnya pembuatan rel kereta api, yang menjadikan pemindahan barang dan manusia pun menjadi lebih lancar.
  • Pembangunan infrastruktur di bidang pertanian yaitu bendungan kemudian bermanfaat untuk pengairan.
  • Berdirinya beberapa sekolah seperti Hollandsc Indlandsche School (HIS) yang setara dengan SD, yang terdiri dari kelas atas dan kelas bawah yang dibentuk sekolah kelas II. Kemudian Meer Uitgebreid Lagare Onderwijs (MULO) yang setara dengan SMP, Algemeene Middlebare School (AMS) yang setara dengan SMU, Kweek School (Sekolah Guru) untuk Kaum Bumiputera dan juga Technical Hoges School (Sekolah Tinggi Teknik), School Tot Opleiding Van Indische Artsen (STOVIA) sekolah kedokteran.
  • Terdapat beragam sekolah yang memunculkan para kaum pelajar atau cendekiawan, yang kemudian menjadi pelopor pergerakan nasional seperti Soetomo Mahasiswa STOVIA yang mendirikan Organisasi Budi Oetomo.

Para Pendukung Politik Etis

  • P. Brooshoof, redaktur surat kabar De Lokomotif, yang pada tahun 1901 menulis buku berjudul De Ethische Koers In de Koloniale Politiek (Tujuan Ethis dalam Politik Kolonial).
  • F. Holle, banyak membantu kaum tani.
  • Van Vollen Hoven, banyak memperdalam hukum adat pada beberapa suku bangsa di Indonesia.
  • Abendanon, banyak memikirkan soal pendidikan penduduk pribumi.
    Leivegoed, jurnalis yang banyak menulis tentang rakyat Indonesia.
  • Van Kol, banyak menulis tentang keadaan pemerintahan Hindia Belanda.
  • Douwes Dekker (Multatuli), dalam bukunya yang berjudul Max Havelaar berisi kritikan terhadap pelaksanaan tanam paksa di Lebak, Banten.

Itulah penjelasan lengkap mengenai politik etis dengan tujuan, latar belakang, isi, penyimpangan, dampak, dan para pendukungnya. Semoga dapat menambah wawasan anda mengenai sejarah Indonesia.

Baca Juga :