Tahap-Tahap Pembentukan Badan Negara Lengkap

Posted on
5 (100%) 1 vote[s]

Tahap-Tahap Pembentukan Badan Negara Lengkap

Badan Negara – Ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan, lembaga atau badan negara yang seharusnya dimiliki oleh negara yang sudah merdeka saat itu belum dimiliki oleh Indonesia. Badan negara yang dimaksud di sini adalah  kepala pemerintahan, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga yang bertanggung jawab atas pertahanan dan keamanan negara.

Pembentukan Kepala Pemerintahan (Kekuasaan Eksekutif)

Soekarno secara resmi membuka sidang pleno PPKI di tanggal 18 Agustus 1945, yang kemudian dilanjutkan dengan pembahasan rancangan pembukaan dan undang-undang dasar yang dihasilkan oleh BPUPKI. Sebelumnya rancangan tersebut telah mendapat perbaikan redaksional dari Hatta, Ki Bagus Hadikusumo, K. H. Wachid Hasjim, Kasman Singodimejo, dan Teuku Moh. Hassan. Beberapa saat kemudian sidang PPKI itu menyetujui kedua rancangan tersebut. sidang pun mengesahkannya menjadi undang-undang negara.

Atas usul dari Otto Iskandardinata maka Ir. Soekarno pun diangkat menjadi presiden, dan Moch.Hatta sebagai wakilnya. Sidang juga membahas tentang perlunya dibentuk komite nasional yang fungsinya adalah sebagai badan legislatif yang akan membantu tugas presiden, ketika sedang menjalankan sebuah tugas kenegaraan. Sehingga sidang PPKI di tanggal 18 Agustus tahun 1945 pun menghasilkan keputusan, yaitu mengesahkan undang-undang dasar 1945. Yang melantik dan menetapkan Ir. Soekarno dan Moch.Hatta sebagai presiden dan wakilnya. Dan membentuk komite nasional dalam membantu presiden, sebelum terbentuknya MPR.

Pembentukan Kabinet Rl dan Pemerintahan Provinsi

Menurut UUD 1945 kabinet Indonesia adalah kabinet presidensial. Sehingga di tanggal 19 Agustus 1945 PPKI pun melanjutkan sidangnya. Sebelum acara itu dimulai, Presiden Soekarno menunjuk Ahmad Soebarjo, Soetarjo Kartohadikusumo, dan Mr. Kasman untuk membentuk panitia kecil yang merencanakan pemebentukan departemen. Pada akhirnya panitia kecil itu menghasilkan sebuah keputusan, yaitu membentuk wilayah provinsi, membentuk komite nasional Indonesia, dan membentuk kementrian atau departemen.

Baca Juga :   Deklarasi Djuanda : Isi, Hasil, Sejarah Dan Pengaruhnya Pada Indonesia Lengkap

Di tanggal 2 September 1945 dibentuk juga kabinet RI yang pertama, yang sesuai dengan sistem presidensial yang dimana susunannya adalah sebagai berikut : Kementerian Dalam Negeri (R.A.A. Wiranata Kusumah dan wakilnya Mr. Harmani), Kementerian Luar Negeri (Mr. Ahmad Soebardjo), Kementerian Keuangan (Mr. A.A. Maramis), Kementerian Kehakiman (Prof. Mr Dr. Soepomo, S.H.), Kementerian Kemakmuran (Ir. Surachman Cokroadisuryo), Kementerian Keamanan Rakyat (Supriyadi), Kementerian Kesehatan (dr. Buntaran Martoatmojo), Kementerian Pengajaran (Ki Hajar Dewantoro), Kementerian Penerangan (Amir Syarifuddin dan wakilnya Mr. Ali Sastroamijoyo), Kementerian Sosial (Mr. Iwa Kusuma Sumantri), Kementerian Pekerjaan Umum (Abikusno Cokrosujono), Kementerian Perhubungan (ad interim Abikusno Cokrosujono), Kementerian Negara (Wachid Hasyim, dr. M. Amir, Mr. R.M. Sartono, R. Otto Iskandardinata). Selain itu, pejabat negara yang diangkat adalah Ketua Mahkamah Agung (Mr. Dr. Kusumah Atmaja), Jaksa Agung (Mr. Gatot Tarunamiharja), Sekretaris Negara (Mr. A.G. Pringgodigdo), dan Juru Bicara Negara (Sukarjo Wiryo Pranoto).

Di hari itu juga Presiden Soekarno telah menetapkan delapan provinsi, yang dimaksud di dalam sidang PPKI beserta gubernurnya. Provinsi itu diantaranya sebagai berikut : Provinsi Sumatra (Teuku Muhammad Hasan), Provinsi Jawa Barat (Sutarjo Kartohadikusumo,Provinsi Jawa Timur (R.M Suryo), Provinsi Jawa Tengah (R. Panji Soeroso), Provinsi Sunda Kecil/Nusa Tenggara (Mr. I Gusti Ktut Pudja), Provinsi Maluku (Mr. J. Latuharhary), Provinsi Sulawesi (Dr. G.S.S.J. Ratulangi), dan Provinsi Kalimantan (Ir. Pangeran Muhammad Noor).

Pembentukan Komite Nasional Indonesia (Badan legislatif)

Maksud dari pembentukan komite nasional Indonesia adalah untuk penjelmaan tujuan dan cita-cita dari bangsa Indonesia, dalam menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasar pada kedaulatan rakyat. Komite nasional ini terdiri dari Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan Komite Nasional Daerah (KNID), yang terdapat pada provinsinya masing-masing. Komite nasional Indonesia pusat dipimpin oleh Kasman Singadimejo, Wakil Ketua I Sutarjo Kartohadikusumo, dan Wakil Ketua II Mr. J. Latuharhary. Wakil KNIP memiliki anggota sebanyak 25 orang, yang dilantik di tanggal 29 Agustus 1945.

Baca Juga :   Kualitas Penduduk : Pengertian dan Faktor yang Memengaruhinya Lengkap

Pada rapat KNIP di tanggal 16 Oktober 1945, wakil presiden RI mengeluarkan surat keputusan No X yang isinya adalah memberi kekuasaan dan wewenang legislatif pada KNIP, untuk ikut serta dalam menetapkan GBHN. Sebelum dibentuknya MPR.

Pembentukan Alat Keamanan Negara

Untuk mewujudkan lembaga yang tugasnya adalah sebagai keamanan rakyat, maka di tanggal 22 Agustus 1945 PPKI pun mengusulkan agar membentuk BKR atau Badan Keamanan Rakyat. BKR ini ditetapkan sebagai bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP), yang menjadi sebuah induk organisasi yang tujuannya adalah untuk memelihara keselamatan masyarakat dan merawat korban perang. Pada awalnya BKR bukan merupakan kesatuan militer yang resmi, tujuannya adalah agar tidak membangkitkan permusuhan dari kekuatan asing yang saat itu ada di Indonesia. Di dalam BKR terdapat mantan anggota Peta, Heiho, Seinendan, dan Keibodan. Ketua Umum BKR Pusat adalah Kaprawi dengan dibantu oleh Sulaksana dan Latief Hendraningrat

Di bulan september 1945, kelompok BKR pusat pun menghubungi para mantan perwira KNIL yang ada di Jakarta. Supaya mendukung perjuangan bangsa Indonesia dengan segala konsekuensinya. Di lain pihak para pemuda Indonesia juga memiliki peran besar, dalam mencetuskan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang kemudian membentuk kelompok politik di zaman pendudukan Jepang, yang menyatakan penolakan pada kehadiran BKR. Mereka juga langsung menginginkan pembentukan tentara nasional, namun usul itu ternyata ditolak oleh Presiden Soekarno. Kelompok itu pun menyebut dirinya sebagai Komite Van Aksi.

Sesudah mengalami gangguan dari pihak Belanda, Pemerintah Indonesia pun menyadari bahwa keberadaan suatu tentara reguler adalah suatu keharusan. Sehingga pemerintah pun akhirnya memanggil mantan mayor KNIL, yaitu Urip Sumohardjo yang berasal dari Yogyakarta untuk datang karena tugas. Tugas yang diberikan padanya adalah menyusun TNI.

Baca Juga :   Contoh Kasus Pelanggaran HAM Di Indonesia (Manusia dan Genosida)

Di tanggal 5 Oktober dikeluarkanlah maklumat Presiden yang menyatakan berdirinya TKR atau Tentara Keamanan Rakyat. Pimpinan dari TKR ditunjuk langsung oleh presiden yaitu Supriyadi yang merupakan tokoh perlawanan Peta terhadap Jepang di Blitar. Namun karena Supriyadi tidak pernah hadir untuk menjalankan tugasnya, markas tertinggi TKR pun memilih pimpinan TKR yang baru. Kolonel Sudirman (Komandan Divisi V Banyumas), yang kemudian menjadi pimpinan TKR yang baru. Ia terpilih di tanggal 18 Desember 1945, ia pun dilantik menjadi Panglima Besar TKR yang memiliki pangkat Jendral.

Itulah penjelasan tentang tahapan dibentuknya badan negara yang lengkap. Semoga dapat dipahami dan memberi manfaat.

Baca Juga :